Memenuhi Kebutuhan Indonesia

Memperbaiki Kebijakan Publik 

Kemampuan pemerintah untuk berhasil memberikan layanan dan mendorong pembangunan adalah cerminan dari visi kepemimpinan terpilih. Ini perlu didukung oleh kejelasan kerangka kebijakan publik yang menetapkan sasaran-sasaran yang transparan dan realistis, serta mekanisme-mekanisme untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan.

 

Tanpa tujuan-tujuan kebijakan yang jelas, pembaruan pemerintahan dikhawatirkan akan tidak terarah dan menjadi tidak efektif.

 

Kebijakan publik di Indonesia bervariasi mulai dari yang dipertimbangkan dengan baik dan matang sampai yang tidak masuk akal, saling bertentangan dan kaku, bukti akan adanya pengelolaan sumber daya manusia yang lemah dalam tubuh aparatur negara dan kurangnya perencanaan strategis berjangka panjang.

 

Keahlian yang dimiliki oleh Kemitraan dimanfaatkan untuk membantu lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mengidentifikasi, meneliti dan menerapkan tujuan-tujuan kebijakan praktis dalam bidang perdagangan, pengelolaan pemilu, administrasi kepegawaian, dan korupsi.

 

Memperkuat dan Mereformasi Lembaga 

Lembaga-lembaga negara yang kuat dengan mandat yang jelas sangat penting bagi reformasi tata pemerintahan.

 

Alih-alih menjadi penyedia layanan dan advokasi bagi masyarakat miskin dan kehilangan haknya, terlalu sering penegakan hukum, peradilan, dan partai politik Indonesia tidak dapat bertanggung gugat kepada rakyat dan terperosok dalam kronisme dan korupsi.

 

Selama satu dasawarsa terakhir serangkaian suksesi pemerintah nasional telah berusaha, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, untuk membuat lembaga-lembaga negara menjadi profesional, mencabut akar yang busuk dan membangun kembali dengan visi ke masa depan.

 

Kemitraan bekerja sebagai fasilitator dan pendorong reformasi kelembagaan, pengembangan kapasitas internal, yang dipadukan dengan mekanisme pemantauan eksternal yang kuat.

 

Pemberdayaan Masyarakat Sipil  

Upaya peningkatan kesadaran dan dukungan publik merupakan salah satu unsur penting dari pembaruan tata pemerintahan yang berhasil. Tanpa adanya penerimaan dari masyarakat lokal, upaya yang paling mulia pun akan menemui kegagalan.

 

Walaupun masyarakat umum, sektor swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lain merupakan para pemangku kepentingan utama, sektor swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya seringkali merasa ditempatkan sebagai pihak luar, yang tidak mampu memengaruhi arah perubahan kebijakan yang konsekuensinya harus mereka tanggung.

 

Kemitraan bekerja dengan berbagai CSO untuk secara aktif meningkatkan kapasitas mereka memantau dan terlibat dengan negara.

 

Investasi Dalam Pendidikan dan Informasi Tata Pemerintahan  

Dalam dasawarsa terakhir ini ada berbagai macam prakarsa pembaruan tata pemerintahan yang telah dilakukan di seluruh Indonesia. Upaya untuk menelusuri berbagai keberhasilan, kegagalan, dan pelajaran yang dapat dipetik dari prakarsa-prakarsa ini dapat membantu mengarahkan dan menyempurnakan proyek-proyek serupa di masa yang akan datang.

 

Sayangnya sampai saat ini belum ada pusat informasi atau pusat penelitian yang mengumpulkan dan menerbitkan upaya-upaya yang telah dilaksanakan selama ini secara koheren.

 

Kemitraan sedang berupaya mengisi kekosongan ini, dimulai pada tahun 2008 dengan menyelesaikan indeks tata pemerintahan, yang menetapkan tolok ukur yang sama dan mengevaluasi semua provinsi berdasarkan kartu skor indikator-indikator tata pemerintahan yang ketat dan menyeluruh.