Tata Kepemerintahan Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi

Rencana Strategis 2012 – 2016

  • Mendorong redistribusi peluang-peluang ekonomi yang secara khusus akan menguntungkan komunitas-komunitas yang terpinggirkan, termasuk melalui pengembangan strategi-strategi dan kebijakan ekonomi yang memberdayakan usaha-usaha kecil untuk berkompetisi di tingkat global

  • Mendukung kerangka hukum yang akan memungkinkan pemerintah pusat untuk mengelola dan mempertahankan keadilan dan keseimbangan dalam pembangunan nasional dan daerah

  • Membantu pemerintah mengembangkan strategi besar yang akan menjamin ketersediaan pasokan produk-produk pangan utama

 

Intervensi Partnership

Kemitraan meyakini bahwa kemiskinan adalah salah satu isu tata kelola pemerintahan karena penyelenggaraan layanan-layanan dasar seperti layanan kesehatan dan penyaluran beras gratis sangat berarti bagi kaum miskin. Masyarakat Indonesia yang paling miskinlah yang paling merasakan akibat negatif dari manajemen anggaran dan sumber daya yang tidak kompeten atau tidak efisien.

 

Menjangkau anggota-anggota masyarakat yang paling membutuhkan bantuan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi program-program pemberantasan kemiskinan, tetapi PNPM Peduli telah memperlihatkan hasil-hasil nyata dengan menjadikan warga masyarakat Indonesia yang paling rentan sebagai sasaran, terutama komunitas masyarakat asli, para pengidap HIV/AIDs, anak-anak jalanan, dan para korban perdagangan manusia. Kegiatan program di 13 provinsi difokuskan pada akses terhadap layanan dasar seperti memberikan layanan kesehatan ke daerah-daerah terpencil dan menyediakan pendidikan dan pelatihan alternatif untuk memberi masyarakat akses pada mata pencaharian. Kemitraan menjadi salah satu mitra koordinator yang bekerja di tingkat nasional untuk mengimplementasikan proyek-proyek ini dalam kerjasama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lokal di 27 kabupaten di seluruh Indonesia.

 

PNPM PEDULI MEMBANTU MELATIH DAN MEMPERSIAPKAN PARA BIDAN DI DESA-DESA TERPENCIL

Elyse Kahania 54, telah menjadi bidan selama 21 tahun di Desa Lawe. Dengan dukungan program PNPM Peduli, dia memperoleh pelatihan dan suplai alat-alat kesehatan: “Dengan bantuan PNPM-Peduli kami mendapat pelatihan dan peralatan-peralatan yang sangat kami butuhkan. Sekarang kami dapat menangani proses persalinan dengan aman tanpa harus pergi ke Desa Koja,” kata dia.

 

Program ini membuat Elyse kini mampu membantu persalinan dengan sarung tangan yang bersih dan gunting-gunting bedah yang steril. Menurut Elyse hal ini sudah membawa perubahan besar: “Para ibu yang akan melahirkan menjadi lebih nyaman dan santai, karena mengetahui bahwa luka mereka akan dirawat dengan baik berkat obat-obatan yang disediakan melalui program ini. Mereka sekarang biasanya sudah bisa berjalan hanya dalam waktu dua hari saja, sementara sebelumnya seringkali terjadi komplikasi yang membuat proses penyembuhan menjadi jauh lebih lambat.”

 

Habel adalah seorang dukun tradisional yang mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan alamiah untuk menyembuhkan orang sakit, dengan menggunakan ramuan-ramuan dan doa-doa khusus. ‘Saya bahkan pernah menyembuhkan tangan orang yang terluka parah akibat terkena sabetan clurit. Doa-doa saya dapat membuat perdarahan yang dialami orang itu berhenti,’ jelas Habel.

 

Di Lawe Habel dikenal sebagai bidan ‘sakti’ dan ia memiliki caranya sendiri dalam menolong persalinan. Pertama dukun ini mengolesi perut ibu yang akan melahirkan dengan ramuan khusus, kemudian membacakan mantra dalam bahasa Kaili “pergilah ke sana ke mari, keluarlah” untuk mendorong agar bayi cepat lahir. Setelah menerima pelatihan selama enam bulan, Habel saat ini membantu Elyse menolong kelahiran bayi karena sang bidan resmi datang hanya tiga bulan sekali untuk mensosialisasikan Keluarga Berencana.

 

MEMBANTU KELOMPOK MINORITAS MENGAKSES PENDIDIKAN

“Saya sangat lega dan bangga” kata seorang guru yang bekerja bersama komunitas Suku Anak Dalam (SAD) mengajarkan kemampuan baca-tulis dasar bagi anak-anak mereka. Setelah lebih dari satu tahun ikut belajar secara informal di hutan, 20 anak penduduk asli akhirnya diterima dan secara resmi terdaftar di sekolah negeri setempat.

 

Pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, para orang tua murid dengan bangga mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar setempat – suatu tonggak bersejarah, karena selama bertahun-tahun anak-anak ini tidak diterima di sekolah umum karena adanya diskriminasi terhadap Suku Anak Dalam, suku asli minoritas yang tinggal di Sumatra Barat dan Jambi.

 

Tahun 2011, Kemitraan bersama SSS-Pundi mulai menjalin kerjasama dengan komunitas SAD, sebagai wujud dari kepedulian terhadap perjuangan mereka untuk bertahan hidup di tengah marjinalisasi hebat yang mereka hadapi. Komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar mereka menganggap orang-orang SAD sebagai kelas terendah dari masyarakat, dan menyebut mereka sebagai “Orang Kubu”, artinya orang yang bodoh dan kotor.

 

SSS Pundi, dengan dukungan PNPM Peduli, memfasilitasi akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan bagi anak-anak, air bersih, layanan kesehatan rutin, dan penghidupan melalui pertanian.

 

Kemitraan juga bekerja di beberapa desa di Papua untuk mengembangkan penghidupan dan mata pencaharian warga serta membangun keamanan pangan. Proyek ini difokuskan pada pengembangan model-model agroforestri di beberapa kampung di Papua dan Papua Barat. Kemitraan menandatangani sebuah Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi di tingkat kampung melalui peningkatan manajemen lahan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Mimika, Kaimana dan Keerom. Proyek difokuskan pada pembangunan kampung sebagai unit tata kelola pemerintahan terkecil dan membantu mengembangkan mata pencaharian alternatif dengan mendukung para petani melalui pelatihan dalam hal produksi, manajemen keuangan dasar dan akses pada pasar untuk produk-produk mereka. Walaupun dititikberatkan pada komoditas pangan dan tanaman obat, kegiatan dilengkapi juga dengan tanaman jangka panjang seperti jati dan coklat untuk membangun ketangguhan ekonomi.