Tata Kepemerintahan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Rencana Strategis 2012 – 2016

  • Mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang yang dapat melindungi lingkungan hidup dan berorientasi ke masa depan

  • Meningkatkan luas kawasan lahan yang memiliki tutupan hutan

  • Melembagakan mekanisme-mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik penguasaan lahan

  • Mengharmonisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam merespons perubahan iklim.

SEG Website: www.kemitraan.or.id/environment

 

Intervensi Partnership

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan selama ini hanya difokuskan pada ekstraksi dan eksploitasi hasil hutan dan ini telah menyebabkan penggundulan hutan dan kehancuran kawasan hutan di Indonesia. Di samping memicu konflik sosial karena hilangnya hak-hak masyarakat asli dan masyarakat setempat atas kawasan hutan, kebijakan dan manajemen perhutanan terbukti tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tingal di dalam dan sekitar hutan. Hampir 10,2 juta warga dari 48,8 juta penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan hidup di bawah garis kemiskinan.

 

Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 16.760 desa yang berada di dalam dan sekitar hutan, atau 52,6 persen dari jumlah keseluruhan desa yang ada di Indonesia. Data terakhir dari Roadmap Kepemilikan Hutan tahun 2011, memperlihatkan bahwa 31.957 desa memiliki interaksi dengan hutan dan 71,06 persen dari desa-desa tersebut bergantung pada sumber-sumber daya hutan untuk penghidupan warga mereka.

 

Untuk mendorong peningkatan tata kelola pada sektor ekonomi dan lingkungan hidup, Kemitraan memulai Program Tata Kelola Perhutanan pada tahun 2007. Program ini terus mendukung kerjasama multi-pihak dalam pengembangan manajemen sumber daya yang lebih adil, dan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat, universitas, dunia usaha dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun dan melindungi penghidupan warga masyarakat Indonesia yang paling miskin.

 

Program tata kelola perhutanan Kemitraan aktif di beberapa kabupaten di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Program ini dilengkapi dengan advokasi di tingkat pusat, dengan diterbitkannya 10 peraturan perundangan baru, di samping 65 peraturan daerah yang berkaitan dengan tata kelola hutan. Di tingkat nasional Kemitraan juga mendukung Kelompok Kerja Pemberdayaan yang anggotanya berasal dari Kementerian Kehutanan, masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha.

 

Salah satu cara yang kami gunakan untuk membantu masyarakat asli yang tinggal di hutan adalah dengan melindungi akses mereka pada lahan-lahan adat. Kemitraan mendukung 17 organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam mendorong pembaruan roadmap sistem kepemilikan hutan. Rancangan roadmap telah didiskusikan bersama para pemangku kepentingan dan akan menjadi landasan bagi kebijakan baru. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan perlindungan akses masyarakat asli akan membantu mencegah konflik dan mengamankan penghidupan melalui pengakuan hak-hak adat atas lahan mereka.

 

Selama tahun 2012 Kemitraan juga berupaya mempercepat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (Community Based Forest Management/CBFM) bersama Direktorat Bina Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan menyelenggarakan diskusi-diskusi meja bundar yang melibatkan instansi terkait, kelompok-kelompok masyarakat dan donor untuk memperluas pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Kemitraan juga membantu menyusun perangkat-perangkat perundangan baru untuk memperjelas perijinan untuk kawasan seluas 40.000 hektar di 17 kabupatan tempat program saat ini diimplementasikan. Setidaknya 40.000 keluarga, termasuk para janda miskin, atau sekitar 160.000 penerima manfaat telah dijangkau melalui prakarsa-prakarsa CBFM ini.

 

Program tata kelola perhutanan ini dilaksanakan di lapangan melalui Yayasan Komunitas, yang menjadi forum multi pemangku kepentingan yang berharga di tingkat lokal, yang dapat mendudukkan pemerintah dan masyarakat sipil secara bersama-sama dalam reformasi kebijakan yang dipimpin komunitas. Prakarsa-prakarsa ini didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia. 

 

Kemitraan bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperluas kawasan yang diperuntukkan bagi Hutan Rakyat menjadi lebih dari 4.636,17 hektar, yang secara langsung akan memberi manfaat bagi sekitar 8.400 rumah tangga. Ini dapat terwujud berkat kerjasama erat dengan para penyusun kebijakan pemerintah setempat dalam meningkatkan akses warga yang tinggal di hutan pada penghidupan.