Tata Kepemerintahan Desentralisasi, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik

Rencana Strategis 2012 – 2016

  • Mengembangkan sistem-sistem evaluasi kinerja bagi pegawai pemerintah demi untuk meningkatkan profesionalisme mereka, termasuk mempromosikan sistem yang akuntabel berdasarkan prestasi kerja

  • Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berfokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas

  • Merampingkan sistem-sistem perijinan investasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mendorong integritas dalam komunitas dunia usaha.

 

Intervensi Partnership

Di bawah desentralisasi pemerintah provinsi di Indonesia telah bertambah jumlahnya dengan cepat, lebih cepat daripada penyusunan kerangka hukum untuk mengatur mereka, dan lebih cepat daripada tersedianya kapasitas sumber daya manusia untuk mengelolanya. Karena itulah dukungan Kemitraan dalam bidang ini difokuskan pada upaya memperbaiki peraturan perundangan yang kompleks dan saling tumpang tindih dan mengembangkan personil-personil terampil untuk memberikan layanan publik dasar.

 

Desain Besar Penataan Daerah kami telah menjadi acuan dasar yang diterima untuk struktur provinsi Indonesia di masa depan, dan telah mendorong amandemen atas Undang-undang No. 32/2004. Untuk menindaklanjuti ini dan mendukung implementasi desain ini, Kemitraan menyelenggarakan beberapa lokakarya bersama Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan parameter dan indikator-indikator pemekaran daerah otonomi baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor geografis, demografis, pertahanan dan keamanan, maupun faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya.

 

Pemerintah pusat mengalokasikan dana bagi setiap provinsi, tetapi tidak ada peraturan perundangan yang mengatur penggunaan dana ini sehingga laporan keuangan menjadi tidak beraturan. Untuk memperbaiki manajemen anggaran provinsi, Kemitraan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Dalam Negeri mengembangkan tiga Permendagri yang mengatur prosedur rapat kerja gubernur, struktur organisasi dan panduan-panduan operasional melalui serangkaian diskusi yang melibatkan akademisi dan ahli. Manajemen keuangan yang efektif merupakan sesuatu yang penting bila kita ingin agar manfaat alokasi anggaran dapat benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Ketiga perangkat hukum ini merupakan bagian dari isu yang dalam Analisis Kesenjangan yang kami lakukan pada tahun 2011 teridentifikasi sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk memperbaiki ketidakadilan sosial di provinsi-provinsi yang terpencil.

 

Bidang sensitif yang perlu mendapat perhatian khusus adalah wilayah-wilayah perbatasan Indonesia, di mana rasa ketidakadilan dan peningkatan mobilitas penduduk potensial menimbulkan konflik. Kemitraan bekerja bersama BNPP mengembangkan keempat pilar dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yakni kementerian-kementerian, instansi terkait, akademisi dan kalangan dunia usaha.

 

Kualitas kepemimpinan juga telah menjadi salah satu prioritas dalam upaya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Kemitraan dan Kantor Wakil Presiden mempromosikan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui program Initiatives for Public Sector Reform (Inspire) atau Prakarsa Reformasi Sektor Publik. Salah satu penekanan pada program ini adalah mendorong para pejabat tinggi untuk menjadi penggerak perubahan pada instansi mereka masing-masing.

 

Dalam dasawarsa lalu korupsi pada birokrasi negara telah menjadi fokus dari banyak program Kemitraan, dan pada tahun-tahun terakhir ini kami memberi penekanan pada upaya pengembangan kegiatan yang memberi pengakuan dan penghargaan terhadap integritas. Saat ini Kemitraan menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengimplementasikan sebuah program yang disebut Reform the Reformers (Pembaruan Para Pembaharu) yang didanai oleh AusAID. Program ini mencakup tugas besar menganalisis fungsi-fungsi dan beban kerja resmi seluruh kementerian dan lembaga. Program merupakan bagian dari dukungan Kemitraan bagi Kementerian PAN-RB dalam upaya membangun kawasan integritas atau kawasan-kawasan yang bebas dari korupsi. Tujuan akhir program adalah membentuk pulau integritas di setiap kementerian atau lembaga terkait.