Tata Kepemerintahan Demokratis dan Negara

Tata Kepemerintahan Demokratis dan Negara

  • Mendukung manajemen pemilu yang lebih efektif termasuk sistem transmisi data dan hasil pemilu yang transparan, pendanaan yang efisien dan akuntabel, komunikasi publik yang kompeten di samping peningkatan standar-standar integritas kelembagaan dan profesional dalam lembaga-lembaga yang mengelola pemilu

  • Mempromosikan partisipasi setara bagi semua pemilih dalam proses politik, terutama kaum perempuan

  • Mendukung mitra-mitra masyarakat sipil dalam mempromosikan pesan-pesan kampanye tentang pentingnya dukungan publik bagi tata pemerintahan yang baik dan demokratis

  • Memfasilitasi debat antar para kandidat dan antar partai yang berjanji untuk memajukan agenda reformasi bila mereka terpilih

  • Mempromosikan pembaruan prosedur-prosedur keparlemenan yang akan memperkuat kapasitas warga negara secara umum dalam mempengaruhi isi rancangan-rancangan peraturan perundangan.

 

Intervensi Partnership

Kemitraan percaya bahwa pembaruan tata pemerintahan harus berujung pada demokrasi yang terkonsolidasi. Demokrasi semacam ini jauh dari sekedar prosedural, tetapi bersifat representatif dan mengakomodasi aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal ini kami telah bekerja keras meningkatkan partisipasi perempuan, mereformasi perilaku partai – partai politik, dan meningkatkan kapasitas institusi – institusi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU – suatu misi yang semakin mendesak karena pemilu tahun 2014 sudah kian dekat.

 

Membuka kesempatan/jalan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan para pembuat kebijakan merupakan salah satu cara untuk membuat pemerintah lebih responsive. Kemitraan bekerjasama dengan anggota parlemen terpilih untuk lebih efektif menjangkau kinerja masing – masing konstitusi terkait dan untuk lebih menyalurkan aspirasi rakyat. Proyek ini merupakan bagian dari komponen Program Representasi Chemonics yang didanai oleh USAID.

 

Upaya kemitraan untuk menarik dan mendukung keterlibatan substansial perempuan dalam proses politik, tidak hanya sekedar memenuhi kuota 30 persen untuk partai – partai politik, mencakup juga pengembangan kepemimpinan dan rasa percaya diri pada calon – calon anggota partai politik.

 

Untuk mendukung partisipasi perempuan yang lebih besar dalam partai politik, kegiatan-kegiatan kami difokuskan pada pengembangan sebuah model kepemimpinan dan pembentukan Pusat Pengelolaan Pengetahuan serta forum untuk mendorong saling dukung antar kolega bagi para perempuan dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan kepemimpinan mereka. Di Bali, Bali Sruti mengadakan pelatihan bagi para politisi perempuan dari enam partai politik utama di Bali, yang jumlahnya mencapai lebih dari 540 orang. Sejauh ini sudah 168 orang menerima pelatihan, 38 dari Golkar dan 130 dari PDIP, partai terbesar di Bali.

 

Sekolah-sekolah Demokrasi telah sukses diselenggarakan di tiga lokasi sampai akhir 2012 −Aceh, Kalimantan dan Papua - dan kampanye ekstensif telah diluncurkan untuk menarik orang-orang paling cemerlang dan mereka yang terbaik dari keempat pilar demokrasi: pemerintah, kalangan dunia usaha, masyarakat sipil dan partai politik. Tengah diupayakan agar lebih banyak lagi kaum perempuan terlibat dalam sekolah ini. Sampai saat ini perempuan yang berpartisipasi baru mencapai 38 persen dari seluruhnya 618 peserta di ketiga sekolah.