Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Kepemerintahan Terbuka)

Rencana Strategis 2012 – 2016

  • Memperkuat partisipasi politik warga negara dalam implementasi maupun pengawasan pemilu

  • Meningkatkan kapasitas warga negara dalam ikut ambil bagian dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

  • Memperkuat mekanisme manajemen penyampaian keluhan yang didukung oleh pengawasan sosial dan komunitas dari tingkat desa sampai tingkat nasional.

 

Intervensi Partnership

Sejak awal Kemitraan telah bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil – mereka memberikan ‘tekanan dari luar’, yang perlu untuk mendorong proses reformasi. Partisipasi mereka juga sangat penting dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Kegiatan-kegiatan kami di bawah proyek SIAP yang didukung USAID bekerja bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menuntut akuntabilitas pemerintah – terutama dalam memantau anggaran. Ini mendukung tujuan kami untuk membantu memberikan tekanan dari luar – dengan memberdayakan warga masyarakat untuk memantau perilaku administrasi publik.

 

Program ini mengupayakan peningkatan kapasitas dalam kesadaran akan anggaran bagi kelompok-kelompok masyarakat – terutama kelompok perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan Musrenbang yang menentukan bagaimana belanja pembangunan dialokasikan. Kelompok sasaran lain adalah para wartawan yang diharapkan dapat menyelidiki pengeluaran pemerintah – atau penyelewengan dalam pengeluaran. Lebih dari 90 persen dari siswa-siswi yang mengikuti pendidikan jurnalisme investigatif merasa bahwa pelatihan dalam pemantauan anggaran ini sangat berguna dan telah membuka wawasan mereka.

 

Program lain yang difokuskan pada organisasi masyarakat sipil adalah proyek IKAT– yang juga didanai USAID, dan merupakan program internasional Kemitraan pertama. Konferensi Tahunan Kedua IKAT-US diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni tahun 2012, dan mendiskusikan lima bidang tematik: 1) pemilu dan partisipasi politik, 2) media yang independen dan kebebasan informasi, 3) membangun perdamaian dan resolusi konflik, 4) transparansi dan akuntabilitas, dan 5) pemantauan dan advokasi hak asasi manusia. Sekitar 75 peserta dari sembilan negara hadir pada forum organisasi masyarakat sipil ini untuk berbagi pengalaman, strategi advokasi, praktik-praktik yang baik, pembelajaran yang telah didapat dan untuk meningkatkan kerjasama dalam program-programs di masa depan. Para pembicara meliputi: Peneliti Rekan dari Universitas Nasional Singapura, Dr. Michael J. Montesano, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Bachtiar Effendy, dan Penasihat Senior bidang ASEAN dan Hak Asasi Manusia pada Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Group/HRWG), Yuyun Wahyuningrum.