Hak Asasi Manusia, Keadilan dan Anti Korupsi

Rencana Strategis 2012 – 2016

  • Meneguhkan rasa aman bagi para warga untuk hidup berdasarkan keyakinan agama mereka masing-masing

  • Mendorong pembaruan-pembaruan yang perlu untuk menciptakan sistem peradilan pidana terpadu di mana kerjasama antar instansi dapat mengatasi segala bentuk pertentangan atau persaingan antar lembaga dan ego kelembagaan

  • Mendukung kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum untuk dapat dengan proaktif mengantisipasi ancaman radikalisme yang penuh kekerasan dan konflik komunal.

 

Intervensi Partnership

Beberapa kawasan di nusantara rawan konflik, terutama daerah-daerah perbatasan yang sensitif: Kemitraan melanjutkan proyek CEWERS yang sukses di kawasan pasca konflik termasuk di Kupang, Poso, Ambon, dan Belu sebagai bagian dari program Bantuan untuk Masyarakat Pengungsi Internal yang didukung oleh Uni Eropa. Program ini selesai pada bulan Januari tahun 2013 dan meninggalkan jejaring-jejaring multi pemangku kepentingan yang membantu meningkatkan kapasitas para aktivis perdamaian setempat untuk mempengaruhi kebijakan di daerah-daerah yang sensitif ini.

 

Pemberantasan korupsi di Indonesia perlu difokuskan pada pengadaan, yang menurut data dari lembaga-lembaga anti korupsi telah menyebabkan sekitar 20-30 persen dari anggaran nasional menguap. Dengan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) kami berharap anggaran yang potensial menguap ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan memberikan layanan-layanan sosial untuk mengurangi kemiskinan. Kemitraan telah mempromosikan sistem pengadaan berbasis elektronik dalam beberapa tahun terakhir ini dan tahun 2012 kami bekerjasama erat dengan pemerintah-pemerintah di Papua dan Papua Barat, di mana pengadopsian sistem ini tertinggal jauh dibandingkan provinsi lainnya. Provinsi-provinsi terpencil ini selalu harus berhadapan dengan masalah sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga kami membangun sebuah pusat pelatihan, di samping model badan pengadaan berbasis elektronik di Kabupaten Keerom dan Kaimana.

 

Dalam pengadaan selalu ada dua pihak: pembeli (pemerintah) dan penyedia barang dan jasa (dunia usaha). Kemitraan juga menjalin kerjasama dengan masyarakat dunia usaha dalam memperbaiki proses pengadaan dan melanjutkan kerja dengan SIEMENS dalam kegiatan anti korupsi mereka yang difokuskan pada advokasi pengadaan yang lebih transparan. Beberapa seminar diselenggarakan untuk memperkenalkan sistem pengadaan elektronik kepada para penyedia barang dan jasa, dan sebuah koalisi anti korupsi sektor swasta telah dibentuk untuk mendorong aksi-aksi anti korupsi dan tata kelola perusahaan yang baik.

 

Dunia Usaha Mendukung Reformasi Birokrasi di Indonesia

 

Inefisiensi dan korupsi masih menjadi penghalang besar bagi dunia usaha di Indonesia menurut Sofjan Wanandi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sofjan berbicara dalam Kuliah Kemitraan, Upaya dan Tantangan-tantangan dalam Reformasi Birokrasi.

 

‘Inefisiensi telah membuat Indonesia ditempatkan di tingkat terbawah pada peringkat Bank Dunia dalam hal kemudahan berbisnis. Pada tahun 2012 kita berada pada peringkat ke-129 dan untuk tahun 2013 kita berada di peringkat 128.’

 

Berkaitan dengan korupsi, Sofjan berpendapat bahwa Indonesia telah berada pada situasi kritis yang membutuhkan langkah-langkah perbaikan yang luar biasa. Korupsi telah terjadi secara merata di daerah, terutama dalam penyusunan dan alokasi anggaran di daerah, penerbitan ijin-ijin usaha, pengadaan barang dan jasa, serta dalam penyusunan peraturan perundangan.

 

‘Reformasi birokrasi merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembaruan ekonomi dan politik, karena reformasi birokrasi adalah langkah pertama yang dibutuhkan untuk memperbaiki banyak hal di negara ini, yang salah satunya adalah menciptakan iklim berbisnis yang sehat dan kondusif.’ katanya. ‘Jika birokrasi transparan, adil, bersih dan profesional, orang-orang bisnis tidak akan dapat memberi suap.’ Sofjan mengatakan bahwa masyarakat dunia usaha siap bekerjasama dan terlibat dalam proses reformasi.

 

Sampai sekitar akhir Desember 2012, TIRI (mitra kami dalam program-program integritas) telah memperluas jaringan perguruan tinggi mitra melalui jejaring IEN Indonesia menjadi 109 anggota. Kemajuan terakhir yang dicapai oleh I-IEN adalah penyelesaian enam modul pembelajaran integritas untuk melengkapi kurikulum anti korupsi yang telah dimulai oleh Dewan Kementerian Pendidikan untuk Pendidikan Tinggi.

 

Bersama beberapa instansi pemerintah, akademisi dan beberapa organisasi masyarakat sipil lain, TIRI mengembangkan sebuah modul pelatihan dasar bagi para petugas integritas yang telah diadopsi dan dipakai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kapasitas para staf pengawas internal – ada lebih dari 4.000 orang di berbagai kementerian. 

 

Uji coba pelatihan integritas ini akan dilaksanakan pada awal tahun 2013 dengan gelombang pertama akan melibatkan 24 pejabat pengawas internal dari Kementerian Perdagangan. 

 

Sektor lain yang juga paling banyak terkena dampak korupsi adalah perdagangan kayu, di mana menurut data Interpol, pembalakan kayu liar dapat mencapai nilai 8 milyar dolar AS dalam satu tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional yang kian meningkat akan kayu yang sumbernya legal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan untuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK. Peraturan ini dirancang untuk mempermudah para importir kayu utama seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa memenuhi persyaratan yang mereka tetapkan sendiri berkaitan dengan legalitas kayu-kayu yang mereka beli.

 

Kemitraan, bersama para mitra kami, telah mengkaji berbagai instansi pemerintah di luar Kementerian Kehutanan, yang terlibat dalam proses verifikasi kayu, termasuk Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian Nasional Republik Indonesia, dan pemerintah daerah. Kami akan terus memantau dampak SVLK karena banyak hal bergantung pada implementasi dan penegakan sistem ini.